KONAWE, Sulawesi Tenggara ¶ Binkari – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (IPA3T-GAI) dilaksanakan untuk mendukung program prioritas pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020 – 2025, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Perkuatan Infrastruktur ditujukan untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan nasional. Kegiatan IPA3T-GAI dilaksanakan secara padat karya melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi.
Dan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana, dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.
Sehubungan dengan perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi di Indonesia. Maka pemerintah melakukan 2 cara bergerak secara simultan untuk menjaga daya beli masyarakat yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan program padat karya tunai.
Selain memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, padat karya tunai juga mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok.
Dengan dasar itu pula Andi Ifhitrah selaku ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Konawe bersepakat untuk merespon hal – Hal yang menjadi penghalang kesuksesan Program IPA3T-GAI seperti pemberitaan sebelum nya dibeberapa media massa.
Andi Ifhitrah mengatakan, “sangat miris sekali dengan adanya setoran bertahap dari pihak kelompok tani yang dimana di duga di setorkan langsung kepada oknum pengurus,” ucap Andi.
Salah satu contoh kelompok tani yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan, “saya setor ke pengurus 30 persen, saya dengar itu akan di bagikan kepada BWS dan para petinggi Golkar pak, intinya setoran itu ada nanti ketemu pak baru saya paparkan semua siapa yang terima dana dari kelompok kami.” Ungkapnya serius.
Lebih lanjut Andi Zhulfhitrah, “maka dari itu atas adanya temuan di lapangan tersebut saya pribadi dan selaku ketua DPC PPWI Konawe, mendesak pihak KPK pusat untuk segera memeriksa dan memanggil pengurus yang terkait dan BWS atas dugaan pungli besar besaran yang di lakukan pengurus dan BWS Sulawesi Tenggara.”
“Satu contoh setiap paket di anggarkan sebesar Rp.195.000.000 per kelompok akan tetapi yang mereka kelola kuat dugaan sisa Rp.130.000.000 bahkan ada yang di bawah lagi.” Tutur Andi Ifhitrah, menduga.
“Kami juga sudah lakukan Rapat Dengar Pendapat atau RDP di DPR Konawe selanjutnya kami akan bawa persoalan ini ke pusat kebetulan ada agenda kongres 3 PPWI pusat.” Andi sebagai ketua DPC PPWI Kabupaten Konawe mengakhiri perbincangannya dengan tegas, sembari ‘menantang’ KPK untuk mengusut dugaan pungli tersebut.
(MASDA)
