
LAMPUNG BARAT, BINKARI–Pekon atau Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenon, Kabupaten Lampung Barat, telah menemukan adanya dugaan penyelewangan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga puluhan juta kepada beberapa masyarakat penerima.
Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu di duga di selewengkan oleh SD sebagai pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Way Tenong.
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, Selasa 27 September 2022, awak media Bintang Bhayangkara Indonesia (Binkari) mendatangi kediaman pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial tersebut, tapi tidak ada di tempat.
Dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) pun tidak aktif, terkesan menghindar dari kejaran wartawan.
Dugaan penyelewengan terbongkar saat salah satu penerima bantuan memberanikan diri ke kantor Dinas Sosial (Dinsos), menanyakan dan sekaligus mengecek kartunya, ternyata masih aktif.
Tapi selama 1 tahun tidak pernah menerima bantuan yang dimaksud, Dugaan kuat disalahgunakan oleh saudara SD sebagai pendamping kecamatan.
Masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintah atas perlakuan SD, karena selama 1 tahun tak pernah menerima BNPT dari Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH itu.
Salah satu warga berhasil diwawancarai, “saya merasa dirugikan oleh oknum pendamping kecamatan saudara SD, sebab selama 1 tahun tak kunjung diterima BNPT itu, kami sudah mengecek di Dinsos, kartunya masih aktif.” Tutur warga, sembari berharap bantuan selama 1 tahun itu dikembalikan ke masyarakat yang belum menerima. Dan sambil memohon namanya dirahasiakan atau off the record.
Padahal program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.
Dan melalui pemerintah Desa Sukananti, kepada masyarakatnya selalu memberikan sosialisasi tentang cara menggunakan PIN, bahwa tidak boleh dikasih ke orang lain, dan bantuan tersebut harus digunakan sebaik-baiknya demi menopang kehidupan sehari-hari.
Sampai berita ini disajikan, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Lampung Barat belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangannya. (Adung)

