(Demo PAMI Perjuangan di Jakarta beberapa waktu lalu.)
Manado,- Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) kembali lantang menyuarakan aspirasi masyarakat. Kali ini terkait kinerja Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasiolnal Sulawesi Utara. Hal ini terkait sejumlah pekerjaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dikelola instansi itu yang terkesan asal jadi dan merugikan keuangan Negara.
“Ada sejumlah proyek yang dikelola BPJN Sulawesi Utara yang tidak beres pekerjaannya. Bahkan ada indikasi terjadi tindak pidana Korupsi. Kami menduga kuat, Kepala Balai tidak benar mengevaluasi pekerjaan yang ada. Ini sangat disayangkan,” ujar Ketua DPP PAMI Perjuangan, Maykel R. Tielung SH MA kepada sejumlah wartawan.
Bahkan menurutnya pihaknya sudah menyiapkan laporan secara langsung kepada Kapolri terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di BPJN Sulut. “Kami telah memiliki data pekerjaan dari tahun 2021 hingga 2022 yang tidak beres, bahkan pekerjaan yang sementara dalam tahap penyelesaian di tahun 2022 banyak yang perlu diperiksa. Kami berharap Mabes Polri bisa menunjukan powernya dalam hal pemberantasan korupsi, agar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Tielung yang juga seorang pengacara publik (Minggu/13/11/22).
Dirinya mencontohkan, pekerjaan pihak BPJN di daerah Kepulauan Sangihe tahun 2022 yang sangat miris. “Contoh kecil di Kepulauan Sangihe, pada pekerjaan Preservasi Jalan kami menemukan paket yang termasuk pemasangan bronjong di bawah jembatan yang tidak sesuai juknis. Beberapa titik tidak menggunakan geotextile bahkan dasar peletakan bronjong tidak ada galian. Parahnya lagi batu yang digunakan tidak sesuai spek dan hanya menggunakan batu kali disekitar lokasi. Ini perlu diperiksa sebab anggara yang digunakan lebih dari dua puluh dua miliar rupiah,” pungkasnya.
“Contoh lainnya, pemeliharaan jalan sepanjang jalan trans sulawesi dari Manado, Amurang hingga Bolaang Mongondow Raya. Sangat asal jadi. Boleh di cek. Padahal itu jalur lintas yang sering dilalui. Kepala Balai berapa kali meintas disana? Masa dia tidak perhatikan?,” tambah Tielung.
Tielung mengatakan, pihak PAMI Perjuangan bahkan akan melalukan aksi demo di Jakarta terkait sejumlah pekerjaan yang tidak beres di BPJN Sulut. “Kami siap melakukan aksi demo di Jakarta untuk mengawal laporan kami nanti. Agar pembangunan di Sulut lebih baik lagi,” jelasnya.
Menurut data yang diterima PAMI Perjuangan, pihak BPJN Sulut di tahun 2021 mengelola anggaran lebih dari 800 miliar rupiah, sedangkan tahun 2022 lebih dari 600 miliar rupiah.
Sementara Kepala Balai Jalan Nasional Sulawesi Utara, Hendro Satrio Muhammad Kamaludin hingga berita ini dipublis belum berhasil di mintai keterangan. (Tim Redaksi)
