JAKARTA, Binkari – Kabupaten Sangihe dihadapkan dengan realitas keberadaan anggaran yang terbatas untuk tahun 2023, dimana untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari APBN ke APBD menjadi Rp. 769.956.825.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Dalam perincian dana transfer tersebut sebenarnya ada yang mengalami kenaikan yakni untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dimana kenaikannya sebesar Rp. 17.295.341.000, – (tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibandingkan tahun 2022, sehingga menjadi Rp. 511.447.930.000 ( lima ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
Di tahun 2023 terdapat kebijakan fiskal terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022, tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan yang dimaksud adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, PUPR, Kelurahan dan PPP, sedangkan untuk DAU Bebas Pemerintah Daerah dibebankan dengan kewajiban untuk membayar hutang PEN, dimana untuk tahun 2023 kewajiban pemerintah daerah untuk membayar bunga hutang adalah sebesar Rp.12.540.086.153 (dua belas miliar lima ratus empat puluh juta delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah), dan untuk tahun 2024 nantinya akan mulai membayar kewajiban pokok ditambah dengan bunga pinjaman.
Disamping itu dalam persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada tahun 2024 maka untuk tahun anggaran 2023 Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Menghadapi kondisi keuangan tersebut, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan tidak diam saja, dengan lugas ia mengajak semua Perangkat Daerah dan Unit Kerja untuk dapat memanfaatkan dengan optimal anggaran 2023 dengan memprioritaskan program kerja yang mensejahterakan masyarakat.
Melihat kondisi diatas, dr. Rinny Tamuntuan mengatakan bahwa, “Diawal tahun 2023 ini pemerintah daerah langsung gencar melakukan pengusulan permintaan daerah agar berbagai program kegiatan pemerintah pusat dapat menyentuh masyarakat yang ada di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ucap Rinny, Senin (09/01/2023).
Lebih lanjut dia mengingatkan bahwa, “Sebelumnya ditahun 2022 kita sudah mencatat berbagai capaian melalui program kerja yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, namun masih banyak pula kebutuhan masyarakat yang harus kita perjuangkan, maka untuk tahun 2023 sekalipun dengan anggaran yang lebih sedikit namun tidak menyurutkan semangat pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan yang berhak dimiliki oleh masyarakat Sangihe,” kata Tamuntuan.
Ia juga meminta kepada para Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe agar selalu optimal dalam pelaksanaan program kerja dan aktif melahirkan berbagai inovasi agar kita tidak hanya terpaku pada besar kecilnya anggaran yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
“Kita punya Sumber Daya Alam yang menjadi kekayaan dan berbagai peluang untuk dapat kita jadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan saya minta kita semua dapat jeli dan bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja tuntas untuk Sangihe yang lebih, maju, sejahtera dan berkualitas.” Harap Rinny Tamuntuan.
Selama di Jakarta PJ. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan beberapa rangkaian kegiatan yaitu :
Mengusulkan pengalihan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda ke PBI APBN Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 melalui Kementerian Sosial RI di Jakarta sehingga dengan dialihkannya PBI dengan anggaran APBN maka anggaran yang semula digunakan untuk Jamkesda dapat dialihkan Pemda untuk kebutuhan lainnya.
Mengajukan beberapa proposal ke Badan Pangan Nasional RI terkait ketahanan pangan daerah. Hal ini juga dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya kerawanan pangan daerah di tengah isu krisis pangan yang mungkin saja terjadi di Indonesia tahun 2023. (HUMAS/GA).
