ACEH TENGGARA, Binkari – Pembangunan Laboratorium Komputer dan Toilet di SMA Negeri 1 Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan nilai Rp 388,7 juta dari APBN Tahun Anggaran 2025, menuai tanda tanya besar.
Papan proyek yang terpasang di lokasi hanya mencantumkan jenis pekerjaan, nilai kontrak, dan sumber dana. Namun, tidak ada informasi mengenai kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun nomor kontrak. Ketiadaan data pokok tersebut membuat publik menduga proyek ini sarat ketertutupan.
Indikasi Pelanggaran Aturan
Ketidaklengkapan informasi pada papan proyek bukan hal sepele. Menurut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2006, setiap proyek yang didanai APBN/APBD wajib menampilkan informasi secara transparan, termasuk nama kontraktor dan pengawas.
Jika hal ini diabaikan, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Lebih jauh, apabila ditemukan indikasi penyelewengan anggaran, maka pihak terkait dapat dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Binkari Aceh Turun Investigasi
Menanggapi kejanggalan ini, Kepala Perwakilan (Kaperwil) Media Bhayangkara Indonesia Aceh, Sulmi Rahman, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan investigasi.
“Ada kejanggalan serius dalam proyek ini. Papan proyek yang semestinya menjadi instrumen transparansi justru tidak memuat informasi penting. Kami dari Media Binkari Aceh akan segera menelusuri lebih jauh untuk memastikan siapa kontraktor dan pengawas yang terlibat,” tegas Sulmi Rahman, Jumat (12/9/2025).
Ia juga menekankan bahwa proyek pendidikan harus dikerjakan secara terbuka dan sesuai aturan. “Dana ratusan juta rupiah dari APBN ini adalah uang rakyat. Harus jelas siapa yang mengelola dan bagaimana kualitas pekerjaannya. Jika tidak, publik berhak menyebutnya proyek siluman,” tambahnya.
Publik Mendesak Transparansi
Masyarakat Lawe Alas berharap Dinas Pendidikan Aceh maupun pihak terkait lainnya segera memberikan klarifikasi resmi. Tanpa keterbukaan, proyek ini dikhawatirkan hanya menghasilkan bangunan seadanya yang cepat rusak, sementara dana besar terbuang percuma.
Media Bhayangkara Indonesia (Binkari) Aceh memastikan akan terus mengawal persoalan ini. Investigasi lapangan dan permintaan klarifikasi kepada instansi terkait akan dilakukan untuk membuka fakta sesungguhnya di balik proyek bernilai ratusan juta tersebut.
Sulmi
