BANTAENG, Sulsel⚡Binkari — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya (HPMB Raya) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng, Senin (1/9/2025).
Meski hanya diikuti sekitar tujuh (7) orang, aksi damai ini berlangsung penuh semangat dengan menyuarakan kritik tajam terhadap kondisi bangsa dan kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Koordinator Lapangan, Abdul Rahman, dalam orasinya menegaskan bahwa mahasiswa hadir sebagai garda terdepan untuk mengawal keadilan dan menyuarakan keresahan masyarakat.
“Negara ini sedang terbakar, bukan hanya api di jalanan, tapi juga krisis legitimasi yang menyala dari dalam. Janji-janji pejabat yang tidak ditepati membuat kepercayaan rakyat hilang,” tegas Abdul Rahman.
Sementara itu, Koordinator Mimbar, Haikal, membacakan 11 poin pernyataan sikap HPMB Raya, di antaranya:
- Menolak RUU KUHAP
- Menghapus tunjangan mewah DPR
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat
- Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, khususnya di daerah 3D
- Menolak pemutihan dosa pemerintah
- Mencabut UU yang tidak berpihak kepada rakyat
- Menghentikan represifitas terhadap gerakan rakyat
- Membuat kebijakan yang pro rakyat
- Menghentikan oligarki politik dan demokrasi palsu
- Menegakkan supremasi hukum
- Menghentikan kejahatan ekologis dan pertambangan
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar kritik, melainkan seruan moral agar wakil rakyat di DPRD Bantaeng maupun pemerintah pusat lebih berpihak kepada rakyat.
Sayangnya, permintaan mereka untuk bertemu langsung dengan Ketua beserta Pimpinan DPRD Bantaeng tidak dipenuhi. Massa aksi hanya ditemui oleh Ketua Fraksi PKB, Asri Bakri, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Aksi berjalan aman dan terkendali. Usai menyampaikan aspirasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, meski mendapat pengawalan ketat aparat TNI-Polri dan Satpol PP guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.(Bang Jull)
