ACEH TENGGARA, Binkari – Kekhawatiran serius kembali menyeruak di Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini menyangkut kualitas pembangunan infrastruktur irigasi melalui program P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Pemanfaatan Air Irigasi) yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program yang seharusnya menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani justru menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak... Read More
ACEH TENGGARA, Binkari – Kekhawatiran serius kembali menyeruak di Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini menyangkut kualitas pembangunan infrastruktur irigasi melalui program P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Pemanfaatan Air Irigasi) yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program yang seharusnya menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani justru menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak menilai, kualitas pekerjaan di lapangan jauh dari harapan. Tidak sedikit proyek yang diduga dikerjakan secara asal-asalan, tanpa memperhatikan standar teknis yang ditetapkan.
Sejumlah pemangku kepentingan lokal, baik dari kalangan tokoh masyarakat, aktivis, maupun kelompok tani, mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR bersama Inspektorat Aceh Tenggara segera turun tangan. Pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan agar dana besar yang dikucurkan benar-benar memberi manfaat nyata.
“Jangan sampai program yang tujuannya mulia ini justru menjadi ladang penyimpangan. Kami akan laporkan ini ke APH, inspektorat segera ambil langkah cepat sebelum kerusakan semakin meluas,” tegas salah satu tokoh masyarakat yang ditemui media Binkari.
Program P3TGAI di Aceh Tenggara mencakup 194 paket proyek di 15 kecamatan pada periode 2023–2024. Proyek ini merupakan usulan Anggota DPR RI H. Irmawan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain Aceh Tenggara, program ini juga dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues.
Dengan posisi H. Irmawan sebagai pengusul, nilai penting agar ia juga turut serius melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek ini. Harapannya, tidak ada “titipan-titipan” kepentingan dalam proses pengerjaan, sehingga tujuan awal program dapat benar-benar tercapai untuk kepentingan petani.
Investigasi tim Binkari di sejumlah titik—antara lain Kecamatan Bambel, Lawe Sumur, Semadam, Badar, hingga Lawe Alas—mengungkap banyak kejanggalan teknis.
Di beberapa lokasi, bangunan irigasi tidak memiliki pondasi yang memadai. Pekerja diketahui langsung menempelkan semen tanpa proses persiapan dasar. Komposisi campuran pasir dan semen pun diduga tidak sesuai standar. Bahkan, pemasangan batu terlihat dilakukan secara sembarangan tanpa perhitungan struktur yang benar.
Seorang petani di Kecamatan Lawe Alas mengaku kecewa dengan hasil pekerjaan tersebut.
“Kami petani hanya bisa berharap proyek irigasi ini membantu sawah kami. Tapi kalau begini kualitasnya, air bisa jebol kapan saja. Uang negara habis, tapi manfaatnya tidak ada,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dikabarkan akan segera melakukan inspeksi lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran teknis dalam pengerjaan proyek.
Sementara itu, pihak Kementerian PUPR menegaskan tidak segan menghentikan sementara pekerjaan proyek yang terbukti tidak sesuai spesifikasi hingga dilakukan perbaikan.
“Kalau ditemukan tidak sesuai kontrak, wajib diperbaiki. Kalau tidak, proyek bisa kami hentikan,” ujar salah satu pejabat PUPR saat dikonfirmasi awak Binkari.
Sebagaimana diketahui, P3TGAI merupakan program nasional yang bertujuan mendukung ketahanan pangan, memperkuat pasokan air untuk pertanian, serta memberdayakan kelompok petani dalam perawatan jaringan irigasi. Selain itu, program ini juga dirancang untuk memberikan tambahan penghasilan bagi petani di luar musim tanam.
Namun, cita-cita tersebut jelas terancam jika kualitas pekerjaan diabaikan. Alih-alih membantu petani, proyek justru bisa menjadi beban baru ketika infrastruktur cepat rusak dan tidak dapat difungsikan secara optimal.
Media Bhayangkara Indonesia (Binkari) Aceh menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan peliputan terkait proyek P3TGAI ini. Sebagai bagian dari kontrol sosial, Bhinkari menilai penting agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan sesaat.
