⭐️Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Tondano, PAMI Perjuangan Desak KPK Dan Kejagung Periksa Nancy Mongdong Cs

Jakarta, Binkari – Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memeriksa dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemkab Minahasa terkait proyek di Pembangunan RSUD Sam Ratulangi Tondano yang dilaksanakan tahun 2023 dan 2024.

Hal ini memicu perhatian serius aktivis anti Korupsi terkait dugaan korupsi pada Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sam Ratulangi Tondano. Dimana, PAMI Perjuangan menduga ada kerugian negara miliaran rupiah yang terjadi dibalik proyek tersebut.

“Kami menantang KPK dan Kejagung untuk segera memeriksa, menseriusi dugaan tindak Pidana Korupsi terkait pelaksanaan Pembangunan proyek RSUD Tondano ini. Kami akan melapor secara resmi di KPK dan Kejaksaan Agung terkait hal ini. Ada indikasi Negara dirugikan miliaran rupiah,” ujar Maykel R. Tielung, SH, MH selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAMI-P.

Bahkan dia menambahkan, KPK dan Kejagung harus memprioritas kan aduan yang masuk dan jangan menyepelekan kerugian negara di proyek tersebut. “Data sudah lengkap, tentunya ketika laporan masuk baik ke KPK maupun Kejaksaan Agung, kami akan mengawal hingga tuntas,” ujar Tielung yang juga Advokat ini, Kamis (18/10/2025), kepada sejumlah wartawan.

Proyek yang menghabiskan anggaran Rp 115 miliar tahun 2023 dan Rp 21 miliar tahun 2024 diduga terjadi kongkalingkong antara perusaahaan pemenang tender, penyedia anggaran, Kadis dan PPK. Untuk pembangunan RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano juga terdapat Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pekerjaan fiktif senilai Rp1,6 miliar lebih di tahun 2023 dan lebih dari Rp. 874 juta pada tahun 2024, menjadikan proyek ini semakin mencurigakan.

Perlu diketahui, pengerjaan protek dikerjakan oleh PT Cahaya Abadi Lestari (PT CAL) pada 2023 menelan anggaran Rp. 115 milliar Dan juga terdapat APBD tahun 2024 Rp. 21.2 miliar yang dikerjakan PT. Toun Temboan Jaya.

Parahnya lagi, meski proyek ini sudah dinyatakan selesai dan serah terima, sejumlah pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali, namun tetap dibayar penuh. Bahkan miris, RSUD Sam Ratulangi yang baru ini belum digunakan.

“Ada pekerjaan fiktif dan ada tidak sesuai Speknya. Sangat miris, ini jelas korupsi. Pekerjaan tidak ada, tapi uang rakyat mengalir ke oknum tertentu, sangat aneh, ” Tandasnya.

Tielung menambahkan, agar aparat penegak hukum dimaksud segera memeriksa Direktur RSUD Sam Ratulangi, dr Nancy Mongdong, Pejabat Pembuat Komitmen, pihak pelaksana proyek dari pihak PT Cahaya Abadi Lestari juga pihak PT Toun Temboan Jaya dan pihak terkait yakni Kadis Kesehatan Minahasa.

“Harus segera diperiksa, Direktur RSUD Tondano, PPK, pihak perusahaan hingga Kadis Kesehatan ” pungkasnya. (Red)