⭐ Balai Sungai Sulbar Rapat Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Mangrove
SULBAR, Binkari – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama yang saat ini sedang fokus membahas program rencana kerja pengelolaan ekosistem mangrove.
Rapat penyusunan rencana kerja kelompok kerja mangrove Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang dilaksanakan di Hotel Maleo Mamuju, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kab. Mamuju, Kamis (31/8/2023).
Pada pertemuan ini, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama Provinsi Sulbar Marten Batu Rante, S.Hut.M.Si menekankan bahwa tujuan dari rapat ini untuk menyusun rencana kerja pengelolaan mangrove jangka panjang serta merumuskan strategi dan rencana tindakan yang akan di jalankan kedepan-Nya.
Dan kemudian program kerja KKMD ini harus sesuai dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Daerah. Hal ini sangat penting karena dengan adanya program kerja yang sejalan dengan visi misi Pemerintah Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan
Lanjut ia katakan dalam kegiatan pengelolaan ekisistem mangrove ini akan mengidentifikasi dan menginvetarisasi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan mangrove tersebut.
Selain itu, dia juga mengatakan, adanya kelompok kerja mangrove daerah (KKMD) Sulawesi Barat, ini menjadi wadah pemerhati mangrove dari berbagai kalangan dan KKMD Sulbar ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta hingga masyarakat umum,” ungkap Marten Batu Rante, S.Hut.M.Si.
“Kita semua bersama-sama menjaga kelestarian ekosistem mangrove di wilayah Prov. Sulawesi Barat,” tambahnya.
Lebih lanjut Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama Provinsi Sulbar mengharapkan bahwa KKMD ini dapat membangun sinergitas antara semua pihak yang memiliki kepentingan dengan tujuan untuk terus mendukung upaya pelestarian mangrove.
“Sehingga bisa memberikan dampak positif pada keberlanjutan ekosistem mangrove dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat Andi Aco Takdir, S.Sos, M.Pd yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar mengungkapkan bahwa mangrove adalah ekosistem esensial dalam mendukung sektor perikanan serta memiliki perang penting dalam mengurangi erosi pantai dan banjir,” jelasnya.
“Kita tahu dan menyadari bahwa mangrove ini memiliki perang penting yang sangat berharga dan sangat bermanfaat serta menyediakan ekosistem esensial untuk melindungi laut dan pesisir kita, olehnya itu perawatan dan perlindungan harus terus dijaga,” harap Kadis Hut Prov. Sulbar.
Ia juga mengukapkan bahwa ekosistem mangrove di Sulawesi Barat memiliki luas sekitar 3.324 hektar terdiri dari 527 Ha di dalam kawasan hutan dan 2.797 Ha di luar kawasan hutan, namun sebagian ekosistem mangrove tersebut telah mengalami kerusakan.
“Kerusakan ekosistem mangrove disebabkan berbagai faktor antara lain adanya konversi lahan mangrove menjadi penggunaan lain, aktivitas penebangan illegal, hama dan penyakit, pencemaran dan perluasan tambak serta praktek budidaya yang tidak berkelanjutan,” ucap Andi Aco Takdir.
Dalam upaya penyelamatan ekosistem mangrove diperlukan langkah-langkah kongkrit yang dapat di implemtasikan dengan jelas dan salah satunya langka penting adalah meningkatkan kesadaran dan melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan mangrove sehingga masyarakat merasa memiliki perang dalam melestarikan ekosistem dan dapat merasakan manfaatnya dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial,” tutup Kadis Kehutanan Prov.Sulbar Andi Aco Takdir.
(BHR BELO)
